Tax Policy : Saatnya Reformasi Pajak

Dua hari belakangan Jakarta tak diguyur hujan seperti hari-hari biasanya. Cuaca cerah, matahari merekah dengan indahnya memanaskan suasana Hotel Borobudur dan sekitarnya. Semoga saja suasana alam juga menjadi sebuah pertanda bahwa langkah untuk mereformasi pajak dengan beragam strategi yang akan diterapkan pemerintah ke depannya secerah tanda-tanda alam dua hari ini. Karena untuk membangun sebuah negara yang besar diperlukan pengeluaran yang besar pula sebagai bentuk keseriusan pembangunan dalam segala aspek. Baik dari segi infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusianya.

Workshop Medium Term Macro Fiscal Revenue Strategies

Workshop Medium Term Macro Fiscal Revenue Strategies

Hari Kamis dan Jumat 4 -5 Agustus 2016 menjadi dua hari yang istimewa, tentunya untuk perkembangan reformasi pajak. BKF bekerjasama dengan Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG) menyelenggarakan workshop dengan mengangkat tema Medium Term Macro Fiscal Revenue Strategies. Diharapkan dari workshop ini akan membuka wawasan baru terhadap strategi-strategi jitu untuk menggali kembali potensi perpajakan yang belum optimal dilakukan. Salah satunya adalah saling berbagi informasi bagaimana sistem perpajakan di negara-negara lain serta riset dan pengalaman menarik dari para ahli perpajakan di tingkat dunia.

Kali ini yang akan turut andil berbagi ilmu pengetahuan adalah Dr. Yougesh Khatri, Prof. Syed Estisham Ahmad, dan Prof. Eric Zolt. Dr. Yougesh Khatri merupakan Managing Director dari Alphanomiks PTE LTD yang juga seorang penasihat ekonomi senior untuk The Government of Singapore Investment Corporation (GIC) di London. Pengalaman dia mengajar di berbagai universitas dunia sangat dibutuhkan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya.

Prof. Syed Ehtisham Ahmad adalah peneliti senior Pusat Pengembangan Penelitian di University of Bonn and London School of Economics. Pengalamannya memegang jabatan di IMF dan pernah menjadi Penasihat Khusus Menteri Keuangan Arab Saudi tahun 1996-1998 sangat ditunggu-tunggu bagaimana membangun konsep perpajakan dunia yang pro kemiskinan. Penelitian di Asia Tenggara yang sudah ditekuninya selama ini semakin menegaskan bahwa sang profesor muslim tersebut sangat paham bagaimana suasana perekonomian Asia khususnya kawasan ASEAN.

Prof Suahasil Nazara - The Chairman of the Fiscal Policy Agency (BKF) of the Ministry of Finance Indonesia

Prof. Suahasil Nazara – Head of Fiscal Policy Agency (BKF) of the Ministry of Finance Indonesia

Profesor Eric Zolt merupakan Profesor Hukum di University of California, Los Angeles (UCLA). Dia adalah ahli perpajakan dengan mengkhususkan diri dalam masalah pajak individu dan perusahaan. Sebagai mantan pejabat di Departemen Keuangan AS tentu dia sangat paham bagaimana mencari celah sumber-sumber baru masalah perpajakan. Pengalamannya memberikan saran kebijakan pajak di lebih dari 30 negara juga sangat menarik untuk didengarkan. Karena dari dia kita akan tahu seberapa besar perpajakan dunia mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di setiap negara. Bagaimana dengan pembangunannya dan bagaimana pengelolaan keuangan di lapangan. Karena setiap negara tak bisa diperlakukan sama, punya ciri khas yang berbeda dalam penerapannya.

Prof Syed Estisham Ahmad - Senior Fellow at the Center for Development Research at the University of Bonn and London School of Economics

Prof. Syed Estisham Ahmad – Senior Fellow at the Center for Development Research at the University of Bonn and London School of Economics

Dalam diskusi selanjutnya, pembicara lebih menekankan pada isu dan tantangan fiskal jangka panjang serta peluang yang akan dihadapi Indonesia. Dengan background penurunan pendapatan terhadap rasio PDB sejak tahun 2008 dan rencana pengeluaran yang cukup besar ke depannya, dirasa akan lebih mudah untuk mengidentifikasi pertumbuhan “policy gap“. Kesenjangan inilah yang perlu ditangani pemerintah yakni melalui tindakan-tindakan terstruktur agar terjadi peningkatan pendapatan terhadap rasio PDB. Dukungan atas tingginya pengeluaran di masa depan juga perlu menjadi concern tersendiri meskipun keuntungan dari program pengampunan pajak belum bisa dirasakan jangka pendek. Selain itu efisiensi pengeluaran terhadap program-program prioritas juga sangat dibutuhkan.

Pentingnya strategi di atas sayangnya belum sepenuhnya didukung oleh regulasi seperti kurangnya ruang fiskal karena ketiadaan peraturan terkait dan early warning system yang belum cukup mumpuni. Ketiadaan mapping terhadap potensi perpajakan, ruang gerak anggaran yang akan dibatasi penggunaannya dan inkonsistensi terhadap proyek infrastruktur dan belanja sosial menyebabkan capaian target atas sasaran pertumbuhan dan pembangunan Indonesia sulit tercapai. Untuk itu dibutuhkan pandangan sistem perpajakan internasional dari negara-negara lain seperti : tantangan globalisasi, perubahan sifat perdagangan, kompetisi pajak, penghindaran pajak agresif dll. Benchmarking internasional dalam hal ini sangat diperlukan untuk mencari celah yang cukup besar atas potensi pendapatan Indonesia terhadap PDB serta tentang efisiensi belanja publik.

Prof Eric Zolt - Professor of Law at the University of California, Los Angeles (UCLA)

Prof. Eric Zolt – Professor of Law at the University of California, Los Angeles (UCLA)

Prof. Eric Zolt dalam kesempatan selanjutnya mengatakan bahwa tujuan utama berdirinya sebuah bangsa adalah pembangunan yang berkelanjutan. Konteks pembangunan di atas tentu saja bukan hanya dari segi pembangunan infrastruktur saja melainkan juga hal-hal keberlangsungan lainnya seperti peningkatan pendapatan negara, tujuan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi, mempertahankan posisi kompetitif di tingkat mancanegara, menghasilkan insentif yang tepat untuk efisiensi penggunaan sumber daya dan masalah distribusi antar daerah yang sampai sekarang belum bisa merata sepenuhnya. Selain itu isu yang mengemuka adalah kasus kebijakan pendapatan negara di Meksiko dan Cina yang berbuat ‘curang’ dengan mengacaukan potensi pendapatan negara-negara G20 terkait PPN, cukai, pajak karbon, PPh Perusahaan dan Pribadi.

Saat inilah waktu yang tepat untuk merumuskan kembali reformasi perpajakan secara menyeluruh. Terlebih dalam jangka waktu dekat Direktorat Jenderal Pajak akan berpisah baik secara fisik dan anggaran dengan Kementerian Keuangan agar lebih fokus menggali lagi potensi perpajakan yang ada. Semoga saja dengan kembalinya Sri Mulyani sebagai Menkeu lebih menggairahkan lagi ekonomi negara. Tentunya kita berdoa dengan sepenuh harapan seperti halnya matahari yang tak pernah lelah memancarkan cahayanya untuk bumi tercinta.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>