Mencari Sumber Energi Alternatif di Kala Menipisnya Bahan Bakar Fosil

Publik masih ingat ketika Wakil Presiden Jusuf Kalla pada tahun 2008 berani pasang badan untuk mengkonversi bahan bakar minyak tanah ke gas. Menurutnya, konversi minyak tanah ke LPG adalah suatu hal yg paling mendalam, sistematis, paling murah, dan paling cepat di dunia. Sehingga pemerintah saat itu berani mengambil kebijakan radikal untuk menyelamatkan konsumsi bahan bakar minyak dan subsidi minyak tanah yang membengkak. Padahal di saat bersamaan, pemerintah sempat berencana mengonversi penggunaan minyak tanah menjadi briket batu bara.

Meskipun kebijakan tersebut menuai kontroversi di kalangan pakar dan masyarakat, langkah yang diambil ini tergolong sukses. Sampai detik ini kebijakan konversi minyak tanah ke gas menjadi primadona industri rumah tangga dan pedagang kecil dan menengah. Hal ini tidak terlepas dari gas itu sendiri, selain bersih dan ramah lingkungan, harganya yang murah dan praktis banyak diburu masyarakat.

Kebijakan konversi minyak tanah ke gas ini merupakan salah satu instrumen mendesak yang dilakukan pemerintah. Sudah seharusnya konsep pembangunan yang berkelanjutan menitikberatkan pada pasokan energi handal dan terjangkau harganya oleh masyarakat. Faktor keamanan dan ramah lingkungan pun juga menjadi salah satu pertimbangan untuk memaksakan konversi ini. Dengan ketersediaan energi yang melimpah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.

Kebijakan Indonesia terkait energi belum cukup untuk menyejahterakan seluruh rakyat. Meskipun sumber daya di negeri ini melimpah namun kenyataannya belum dikelola dengan optimal.  Sebagian besar, penguasaan sumber daya energi belum sepenuhnya dikelola oleh negara. Adapun penyebab kemandirian di bidang energi belum dapat terwujud adalah perusahaan asing terlalu dominan dalam pengelolaan sumber daya alam nasional. Asing menguasai 70 persen pertambangan migas, 75 persen tambang batu bara, bauksit, nikel, dan timah, 85 persen tambang tembaga dan emas, serta 50 persen perkebunan sawit. BUMN Migas pun tak lepas dari permasalahan kemandirian energi tersebut. Pertamina miasalnya, hanya menguasai 17 persen produksi dan cadangan migas nasional. Sementara itu, share perusahaan-perusahaan swasta nasional hanya menguasai 13 persen sisanya.

Untuk memecahkan permasalahan di bidang energi, diperlukan kebijakan pemerintah dengan konsep kesinambungan (sustainability), sektor keuangan, dan analisis dampak terhadap kehidupan sosial ekonomi secara nasional. Hal ini bisa dilakukan jika roadmap pembangunan energi dan pengembangannya dilakukan secara terukur dan terarah. Hal ini didasarkan pada kebutuhan energi nasional tidak hanya dicukupi oleh sumber energi dalam negeri namun juga didatangkan dari luar negeri.

Sumber energi baru adalah masalah global. Begitu juga dengan negara kita tentu cadangan energi yang dipunyai Indonesia beberapa tahun mendatang lambat laun pasti akan menipis. Dibutuhkan kajian yang cukup mendalam untuk memecahkan permasalahan ini. Energi yang dihasilkan dari fosil jutaan tahun yang lalu tidak bisa menjadi andalan karena jumlahnya yang sangat terbatas.

Untuk itu, sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia yaitu  253.609.643 jiwa (Biro Sensus Departemen Perdagangan AS, 2014) tentu konsumsi bahan bakar minyak (BBM) juga relatif meningkat seiring banyaknya kebutuhan alat transportasi dan industri pengguna BBM. Otomatis Indonesia harus mencari alternatif sumber energi baru pengganti BBM.

Pada tahun 2013 konsumsi BBM Indonesia mencapai 70.000 Juta Kiloliter sedangkan jumlah produksinya hanya 40.000 Juta Kiloliter. Artinya kekurangan pasokan bahan bakar tersebut dipenuhi dengan impor. Tidak salah jika konsumsi BBM ini melampaui jumlah produksinya. Salah satu penyebabnya adalah adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor dari tahun 2000 – 2014. Pada tahun 2014 jalan-jalan di Indonesia penuh sesak dengan tambahan 1,2 juta mobil dan 8,4 juta motor. Dengan kondisi seperti ini subsidi BBM dan LPG membengkak mencapai angka 228,62 triliun rupiah di tahun 2014.

Hal inilah yang bisa mendorong pemerintah untuk mengkaji pengalihan (konversi) bahan bakar minyak ke gas untuk berbagai sektor. Konversi adalah salah satu cara untuk menekan penggunaan BBM dan menyelamatkan APBN dari membengkaknya anggaran subsidi.

Kebijakan lain, selain kebijakan anggaran, yang dapat dilakukan pemerintah adalah memenuhi kekurangan pasokan produksi minyak bumi dan gas dengan mengembangkan energi alternatif yaitu eksplorasi pengembangan energi unconventional. Pertamina, sebagai BUMN milik pemerintah, pada tahun 2015 menargetkan energi baru dan terbarukan sebanyak 25% dari persentase energi mix. Target ini bisa dicapai jika pemerintah membangun dan membenahi segi infrastruktur yang bisa menjamin distribusi bahan bakar gas (BBG) berjalan lancar.

Pertamina sudah mempunyai roadmap terkait dengan program konversi BBM ke BBG. Adapun roadmap yang sudah disusun tersebut diantaranya berisi:

  1. BBG akan disupply oleh Pertamina kemudian didistribusikan kepada konsumen BBG seluruh Indonesia.
  2. Produksi gas akan ditingkatkan dengan cara investasi peningkatan produksi gas. Target pertumbuhannya mencapai 16% selama lima tahun ke depan.
  3. Pengembangan energi baru dan terbarukan yang ramah lingkungan dengan harapan dapat menggantikan fosil fuel.
  4. Membeli blok-blok gas yang ada di dalam maupun luar negeri untuk mensupply kekurangan gas yang ada di dalam negeri.

Terkait point nomor 2, peningkatan produksi gas, proyek pengembangan migas strategis yang ada di Indonesia memiliki prospek yang cerah. Adapun lima sumber migas yang berprospek untuk produksi ke depan adalah natuna d-alpha, donggi senoro, masela, train 3. Natuna d-alpha memiliki cadangan migas cukup besar. Donggi Senoro, sudah memiliki kilang yang bisa dioperasikan untuk mengisi kekurangan gas di Indonesia, dan Masela memiliki cadangan gas yang cukup besar.

Masalah terbesar Indonesia untuk meningkatkan produksi gas adalah ketersediaan infrastruktur. Dengan minimnya infrastruktur yang dapat dibangun dalam waktu singkat, Pertamina harus mempunyai langkah prioritas untuk mewujudkan program sumber energi alternatif tersebut. Dengan mempertimbangkan hal selain infrastruktur yaitu besarnya cadangan migas dan kondisi perekonomian Indonesia, urutan prioritas dalam pemanfaatan gas bumi yang bisa diwujudkan adalah lebih fokus pada peningkatan produksi minyak, gas bumi dan penyediaan tenaga listrik dikarenakan biaya yang dikeluarkan lebih murah. Selain itu ketersediaan migas dan listrik dapat dimanfaatkan untuk bahan baku dunia industri.

This entry was posted in Asyiknya Menulis. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>