Mesuji dan Pelanggaran HAM

Sebuah ruangan di gedung kura-kura Senayan berubah menjadi panas ketika video pembantaian dipertontonkan di depan anggota dewan Komisi hukum DPR RI. Video itu benar-benar nyata, bukan penggalan sinetron, kartun atau hasil animasi digital. Sebuah video yang mengingatkan kita pada peristiwa-peristiwa yang terjadi pada orde lama dan orde baru. Kebiadaban manusia terhadap manusia lainnya dengan pembantaian dan penghilangan nyawa tak berdosa.

Rombongan pengadu dari lampung itu dimotori oleh Jendral Purnawirawan Saurip Kadi, yang mengadu kepada komisi hukum. Komisi hukum itu dipimpin oleh anggota komisi III Bambang Soesatyo dari fraksi Partai Golkar. Tuntutan para pengadu itu hanya menginginkan keadlian atas pelanggaran HAM yang terjadi di daerah Lampung, pembantaian petani oleh anggota aparat keamanan.

Kronologis peristiwa pembantaian itu berdasarkan dari Ketua Tim Advokasi Lembaga Adat Magoupak, Bob Hasan awalnya dari kebijakan PT. Silva Inhutani yang menginginkan perluasan lahan perkebunan. Perusahaan perkebunan milik warga negara Malaysia, Benny Sutanto atau Abeng, sudah melakukan upaya perluasan lahan sejak tahun 2003. Namun penduduk sekitar menolak kebijakan perusahaan tersebut. Hal ini dikarenakan mata pencaharian penduduk sekitar adalah sebagai petani sengon, albasia dan pohon lainnya sedangkan perusahaan yang dimiliki warga negara Malaysia itu fokus pada perkebunan kelapa sawit dan karet. Sebuah keadaan yang berkebalikan seratus delapan puluh derajat. Warga sekitar tidak menginginkan lahan pekerjaannya dirampas oleh perusahaan tersebut.

Keras kepalanya  warga sekitar yang telah menolak mentah-mentah kebijakan perusahaan itu memicu perusahaan perkebunan membentuk tim swakarsa agar penduduk yang menolak bisa diusir. Wacana selama ini tim swakarsa yang dibentuk perusahaan dibekingi oleh anggota berwajib aka. Kepolisian setempat. Karena merasa ada yang membekingi aktivitas mereka, mereka secara membabi buta melakukan penyerangan terhadap warga penolak kebijakan perusahaan. Maka terjadilah pembantaian sadis di sekitar perusahaan kelapa sawit dan karet itu.

 

Meskipun berhembus wacana pengalihan isu politik dan sejenisnya, tidak dibenarkan adanya pembantaian serupa di negeri ini. bagusrosyid

 

Paling tidak itulah ringkasan dari laporan ketua tim dari lampung yang mengadu kepada DPR RI. Tentu ada puluhan korban dari pembantaian sadis tersebut. Bagi warga yang menjadi saksi sejarah kejadian itupun mengalami trauma dan gangguan psikologis. Peristiwa orde baru terulang lagi ditengah gencarnya pemerintah mensosialisasikan demokrasi di negeri ini.

Beberapa hari setelah adanya pemunculan berita tersebut, wacana berkembang di masyarakat. Ada sebagian masyarakat yang ragu akan keaslian video pembantaian tersebut. Pasalnya ada beberapa tragedi kerusuhan serupa di Lampung beberapa tahun terakhir. Mereka yang merasa ragu berpendapat bahwa bisa saja video yang ditengarai terjadi pada April 2011 itu adalah gabungan dari video-video di peristiwa tempat lainnya.

Terlepas dari prasangka-prasangka tersebut, sebagai warga negara yang baik kita seharusnya mengambil sisi positif dari kejadian ini. Meskipun berhembus wacana pengalihan isu politik dan sejenisnya, tidak dibenarkan adanya pembantaian serupa di negeri ini. Walaupun video itu disinyalir hasil gabungan peristiwa-peristiwa yang terjadi dan tidak jelas siapa pembunuh dan aktor utama pembantaian itu, pemerintah harus obyektif melihat konflik secara global. Perbuatan pembantaian semacam serupa adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Tidak bisa ditolerir siapapun yang melakukan, kapan dan dimanapun kejadian pembantaian yang menghilangkan nyawa manusia dengan sadis.

Jangan sampai kejadian pelanggaran HAM yang terjadi di Timor-Timur (sekarang Negara Timor Leste) kembali di ekspose media Internasional. Tujuan media-media tak berimbang itu adalah untuk memcah belah persatuan dan kesatuan nasional. Dan buktinya provinsi Timor-Timur itu lepas dari NKRI berkat pengaruh kepentingan asing melalui pemberitaan media tentang pelanggaran HAM. Pemerintah dan kepolisian harus mengusut tuntas siapa yang bersalah (kalau kejadian pembantaian di Mesuji itu bisa dibuktikan kebenarannya) dan antisipasi kejadian pelanggaran HAM serupa di masa depan. Tidak menutup kemungkinan dikemudian hari peristiwa pelanggaran HAM itu terjadi lagi. Jangan pernah menutup mata dan menganggap sepele jika tidak ingin dimanfaatkan oleh media-media asing untuk memecah NKRI menjadi berkeping-keping. Dan potensi itu selalu ada dengan banyaknya daerah konflik di Indonesia salah satunya adalah yang terjadi di Papua dengan Freeportnya.

.

#Gedung Angkuh, 16 Desember 2011

Sumber gambar: google.com

This entry was posted in Sentuhan Politik. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>