Komitmen Pemerintah tentang Ekonomi Hijau

 

 

Langkah Indonesia membentuk struktur baru dalam pemerintahan yang khusus menangani isu perubahan iklim semoga mampu menginspirasi negara lain untuk mengikutinya dan lebih serius dalam penanganan kerusakan bumi yang renta ini     

 

Pemerintah dari negara-negara barat mulai tergerak untuk melakukan pembahasan masalah masa depan bumi terkait perubahan iklim. Climate Change yang semakin lama tidak bisa dibendung akibat tergesernya pola hidup di tiap-tiap negara. Industrialisasi perekonomian menjadi salah satu sebab adanya climate change dan hal ini menjadikan perhatian khusus bagi negara-negara barat untuk menyerukan negara di seluruh dunia untuk mengurangi emisi karbon efek rumah kaca. Isu tentang perubahan iklim ini adalah isu serius yang selalu digodok di tiap pertemuan forum ekonomi di berbagai negara.

Berbagai permasalah terkait perubahan iklim tidak bisa dihindarkan dari peristiwa yang mulai bermunculan secara global. Efek rumah kaca telah mengakibatkan cairnya tudung es di kutub, meningkatnya suhu lautan, kekeringan yang berkepanjangan di beberapa negara, penyebaran wabah penyakit berbahaya yang terjadi di Afrika, banjir besar seperti kejadian di Thailand tahun ini, coral bleaching dan gelombang badai besar seperti yang terjadi di Filipina. Peristiwa diberbagai dunia inilah yang menggerakkan masyarakat dunia untuk segera mengatasi permasalahan ini minimal dicegah atau dikurangi.

Salah satu solusinya, adanya berbagai komitmen dari negara-negara untuk mengurangi emisi karbon dan hibah dana untuk reforestasi pepohonan di negara tropis. Komitmen negara-negara seluruh dunia ini terwujud dimulai dari sebuah wadah yang bernama Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC). Konvensi ini kemudian mendapatkan tindak lanjut berupa amandemen dan dinamakan Protokol Kyoto. Komitmen bersama negara-negara maju dan berkembang yang dinegoisasikan di Jepang pada Desember 1997 itu merupakan sebuah persetujuan internasional mengenai pemanasan global. Beberapa negara di dunia yang meratifikasi protokol ini mempunyai komitmen untuk mengurangi polusi oleh emisi/pengeluaran karbondioksida dan lima gas rumah kaca lainnya. Selain itu partisipasi negara-negara yang tergabung dalam protol kyoto dapat bekerja sama dengan negara lain dalam hal dalam perdagangan emisi jika mereka menjaga jumlah atau menambah emisi gas-gas itu. Harapannya, dengan Protokol Kyoto ini pencemaran iklim global akan berkurang antara 0,02 °C dan 0,28 °C pada tahun 2050. (sumber: Nature, Oktober 2003). Protokol Kyoto ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2005 setelah Rusia ikut berpartisipasi dengan meratifikasi persetujuan pada tanggal 18 November 2004. Tercatat hingga 3 Desember 2007, 174 negara telah meratifikasi protokol tersebut, termasuk Jepang, India, Selandia Baru, Tiongkok, Kanada, dan 25 negara anggota Uni Eropa, serta Rumania dan Bulgaria.

 

Komitmen Pelaksanaan Ekonomi Hijau        

Komitmen Pemerintah Indonesia dalam menjalankan Protokol Kyoto itupun diteruskan dengan keikutsertaan perwakilan Indonesia, Rachmat Witoelar, Ketua  Delegasi Republik Indonesia (DELRI), dalam Konferensi PBB Perubahan Iklim (UNFCCC COP 17) di Durban, Afrika Selatan. Rachmat berpidato pada sesi “High Level Segment” di konferensi tersebut. Perwakilan indonesia itu berharap agar konferensi yang diadakan pada 28 November – 9 Desember 2011 tersebut mampu mengakomodasi pembentukan komitmen bersama sebagai cikal bakal Protokol Kyoto ke-2. Adapun isu yang dihembuskan adalah isu Mitigasi, Adaptasi maupun alih teknologi.

Sebagai pemilik salah satu hutan tropis yang menyumbang penghijauan bumi, Indonesia memiliki kontribusi secara alami. Namun belum berhenti sampai disitu saja. Pengoptimalan azas luar negeri kita yang “bebas aktif” mendorong Indonesia lebih berperan aktif berbicara di kancah Internasional mengenai perubahan iklim. Sebagai contoh adalah konferensi dilaksanakan baru-baru ini yakni Konferensi Internasional Anak-anak dan Remaja Tunza. Konferensi yang dilaksanakan di Bandung pada tanggal 27 Oktober – 1 November 2011 merupakan program Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan Program Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebagai Ketua ASEAN untuk tahun 2011, Indonesia terus mempromosikan kesadaran terkait ekonomi hijau dan energi hijau yang ramah lingkungan di lingkungan regional.

Keseriusan Indonesia dalam mengolah isu climate change ini bahkan diaplikasikan sendiri dalam struktur pemerintahan. Kementerian Keuangan sebagai pengelola keuangan dan ekonomi nasional telah membentuk unit baru di bawah peran Badan Kebijakan Fiskal. Unit ini bernama Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral. Unit yang masih baru ini adalah amanat dari Peraturan Menteri Keuangan 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Tugas unit baru itu adalah melaksanakan perumusan kebijakan, analisis, evaluasi, pengkajian, koordinasi, kerja sama, pemantauan pendanaan dan pembiayaan perubahan iklim, dan kerja sama ekonomi dan keuangan G20 dan forum multilateral lainnya, serta penyertaan modal Pemerintah Indonesia pada organisasi-organisasi internasional.

Meski unit itu masih terbilang baru, ekonomi hijau yang diterapkan dalam kebijakan fiskal dapat menjadi pelopor di tingkat regional maupun internasional. Hal ini adalah bentuk kepedulian bangsa kita terhadap isu-isu lingkungan hidup dikaitkan dengan pembiayaan ekonomi hijau. Bukan hanya meratifikasi perjanjian antar negara tetapi lebih pasti melangkah masuk lebih jauh dalam aplikasi kebijakan. Semoga saja program ekonomi hijau yang dipelopori indonesia mempunyai kontribusi signifikan terhadap perubahan iklim yang semakin hari semakin kritis. Langkah Indonesia membentuk struktur baru dalam pemerintahan yang khusus menangani isu perubahan iklim semoga mampu menginspirasi negara lain untuk mengikutinya dan lebih serius dalam penanganan kerusakan bumi yang renta ini. Save Our Earth.

 

#Gedung Angkuh, 30/12/2011

Sumber gambar: google.com

 

This entry was posted in Belajar Ekonomi. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>