Investment Grade, Untuk Apa?

Indonesia boleh berbangga dengan semakin tumbuhnya perekonomian nasional. Apalagi status Investment Grade yang telah hilang sejak terjadi huru-hara 1997 lalu telah kembali ke pelukan ibu pertiwi. Akhir tahun ini Indonesia mendapatkan pengakuan dari Fitch Rating, lembaga pemeringkat Internasional, bahwa negara kita patut mendapatkan Investment Grade. Artinya, Indonesia masuk dalam kategori negara yang mampu melunasi utangnya.

Pemberian label Investment Grade oleh Fitch Rating kepada Indonesia sedikit meleset dari perkiraan awal. Semula Indonesia memperkirakan akan mendapatkan pengakuan Fitch Rating pada tahun 2012. Namun diluar dugaan pada akhir tahun 2011 Indonesia sudah dicap sebagai negara yang mampu melunasi utangnya. Fitch Rating telah menaikkan grade indonesia dari BBB- menjadi BB+ yang artinya pemeringkatan itu telah menempatkan Indonesia mendapatkan Investment grade. Hal inilah yang menambah keyakinan penggerak perekonomian seperti Bank Indonesia dan Kementerian Koordinator Perekonomian, bahwa Indonesia akan mendapatkan pengakuan dari lembaga rating internasional lainnya, Moodys dan S&P.

Pelabelan lembaga rating ini bukanlah segala-galanya bagi sebuah perekonomian sebuah negara. Dalam jangka pendek memang tidak bisa dirasakan manfaat dari pemberian label tersebut. Namun dalam segi psikologi ekonomi, pemberian label tersebut mampu memberikan keyakinan bagi penanam modal untuk menginvestasikan sebagian hartanya di Indonesia. Bagi Investor risiko untuk menanamkan modal di Indonesia menjadi tidak signifikan mengingat Indonesia sudah menyandang predikat sebagai negara yang mampu melunasi utangnya. Sedangkan disisi lain, bagi penerbit utang kondisi ini bisa dimanfaatkan untuk memperluas basis investor, meningkatkan akuntabilitas sesama investor dan menurunkan borrowing cost (biaya peminjaman). Artinya, penerbit utang bisa menurunkan biaya dan bunga kepada entitas terkait peminjaman dana ini.

 

Pengamanan capital inflow yang diprediksi akan deras masuk ke Indonesia harus diimbangi  pemerintah dengan menyingkirkan segala bentuk bottlenecking (penyumbatan)

 

Di tengah bergairahnya perekonomian nasional dengan pemberian label Fitch itu, tentunya pemerintah harus tetap mewaspadai adanya bubble economic. Dengan banyaknya capital inflow yang masuk ke Indonesia pemerintah harus memberikan pengawasan ekstra. Hal ini bisa dicegah dengan penyehatan ekonomi di sektor perbankan dan sektor perbankan. Langkah selanjutnya pemerintah bisa memaksimalkan Good Governance yang perlahan sudah diaplikasikan serta pengelolaan kinerja yang baik. Langkah ini merupakan suatu bentuk upaya pemerintah menggunakan capital inflow untuk kegiatan yang benar-benar efektif.

Pengamanan capital inflow yang diprediksi akan deras masuk ke Indonesia harus diimbangi  pemerintah dengan menyingkirkan segala bentuk bottlenecking (penyumbatan). Bottlenecking jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah leher botol. Dalam filosofi leher botol, salurannya semakin ke atas semakin menyempit/menyumbat. Nah inilah yang harus diperankan pemerintah untuk menghilangkan bottlenecking dalam masalah capital inflow. Pemerintah tidak hanya mewaspadai dan wait and see, namun juga merespon kendala-kendala terkait bottlenecking dalam bentuk kebijakan (policy). Pemerintah dapat menerbitkan peraturan yang mendorong investasi lokal dan asing bisa merasa nyaman dengan ekonomi indonesia. Contoh yang paling sederhana adalah pembangunan infrastruktur seperti pembangunan alat-alat transportasi, bandar udara, jalan tol, pembangunan sumber energi nasional dan lainnya yang akan menekan biaya investasi dan memudahkan para investor. Oleh karena itulah dibutuhkan peraturan yang mengatur tentang kepemilikan lahan oleh pemerintah yang digunakan seluas-luasnya untuk kepentingan rakyat.

Investment Grade tidak serta merta menarik para Investor untuk masuk ke dalam Indonesia. Krisis global yang terjadi di Aamerika Serikat dengan Subprime Mortgage-nya dan krisis eropa di Yunani masih terasa hinga sekarang. Keadaan seperti ini yang membuat investor asing menunda menanamkan modalnya dalam jangka waktu dekat. Artinya, para investor lebih menyukai obligasi jangka panjang dibandingkan jangka pendek. Obligasi jangka panjang lebih berisiko kecil dibanding jangka pendek yang masih bisa terpengaruh oleh krisis global yang melanda eropa dan ketidakstabilan politik di kawasan regional dengan kematian Kim Jong Il, pemimpin Korea Utara.

Investment Grade tidak berarti apa-apa jika pertumbuhan ekonomi rakyat tidak diperhatikan. Pertumbuhan ekonomi nasional harus disandingkan dengan pembuatan kebijakan yang memihak ekonomi rakyat. Sehingga rakyat bisa merasakan Investment Grade yang diperoleh negara dengan ikut menikmati hasil perekonomian Indonesia. Penanganan serius terhadap kemiskinan dan kesehatan masyarakat akan menjadi tolak ukur kepuasaan terhadap ekonomi nasional. Semoga saja Investment Grade yang barus disandang negara kita menjawab masalah klasik negara kita, kesejahteraan rakyat!

.

#Gedung Angkuh, Desember 2011

sumber gambar : google.com

This entry was posted in Belajar Ekonomi. Bookmark the permalink.

4 Responses to Investment Grade, Untuk Apa?

  1. insinyurekonom says:

    di awal terlihat sangat baik…sayangnya di akhir penjelasannya mengambang…terlalu dangkalkah hubungan antara invesment grade dengan kesejahteraan? mungkin harus lebih banyak elaborasi :)

    • bagusrosyid says:

      Baik mbah. hehehe
      maksud saya Investment Grade yang katanya hanya sebuah pengakuan itu apalah gunanya jika Negara yang hanya menyandang identitas itu. Sedangkan rakyat tetap saja miskin, tidak mampu mengangkat ekonomi rakyat. Karena sebaik apapun ekonomi negara tujuan utamanya harus menyentuh masalah kesejahteraan rakyat. Rakyat menengah ke bawah juga butuh menikmati “Investment Grade” itu. hehe

      Paragraf terakhir adalah opini penulis pribadi…

  2. M.A.S. Akbar says:

    jadi inget KaMut dosen Makro-Ekonomi mbiyen “Pertumbuhan (ekonomi) tidak jarang mengesampingkan (Pemerataan) kesejahteraan”

    • bagusrosyid says:

      begitulah mas Agus, terkadang pemimpin kita terjebak oleh pola pikir “pelabelan”
      Mereka menjadikan label “baik” untuk menunjukkan bahwa “ini loh saya sudah memimpin dengan baik”
      Tanpa mempedulikan realita masyarakat yang jauh dari pemerataan kesejahteraan. Orang2 kaya sebagai investor boleh mengatakan, “Ekonomi Indonesia Berkembang”. Namun orang-orang miskin yang hanya hidup demi sekedar hidup hanya bisa berkata, “Kami korban pelabelan binatang jalang (meminjam kata chairil anwar)”. hehehe
      semoga saja semakin ekonomi tumbuh, pemerintah semakin memperhatikan kesejahteraan rakyat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>