Meraba Arah Politik Pak Beye (1)

Drama reshuffle kabinet telat usai. Rakyat negeri ini menunggu dampak perubahan dari adanya reshuffle beberapa menteri yang dicopot dan ditukar posisi pertengahan Oktober 2011. Polemik pergantian menteri pun hingga kini masih mengaung menjadi pembicaraan publik di berbagai media. Publik bertanya-tanya apakah reshuffle yang telah dilakukan Pak Beye bisa mengubah kehidupan bernegara menjadi lebih baik?

Dalam hal politik praktis, seorang Presiden ataupun Perdana Menteri yang memegang kekuasaan eksekutif suatu Negara bisa dilihat kinerjanya secara eksplisit dari para pembantu-pembantunya. Maksud pembantu disini adalah menteri-menteri Negara dan pejabat setingkat menteri Negara. Proses pemilihan menteri sampai dengan kinerjanya selalu menjadi tolak ukur masyarakat untuk menilai kinerja seorang Presiden atau Perdana Menteri dalam menjalankan pemerintahan. Bukan berarti mengesampingkan konsep maupun rancangan kerja presiden secara tekstual, namun lebih bersifat logis dan tak logis jika rakyat menilai politis pemerintahnya melalui kinerja Menteri.

Beberapa saat setelah partai pengusung Pak Beye, Partai Demokrat, memenangkan Pemilu 2009 dengan meraup 21.703.137 suara pemilih (20,85%), Demokrat melakukan lobby-lobby persuasif kepada partai-partai lain untuk masuk menjadi partai koalisi pendukung presiden incumbent saat itu, Pak Beye. Tak tanggung-tanggung, partai pemenang kedua pemilu 2009, Golkar, menjadi partner dalam mengusung slogan “Lanjutkan”-nya Pak Beye dan Demokrat. Menyusul juga partai-partai lain seperti PKS (Partai Keadilan Sejahtera), PAN (Partai Amanat Nasional), PPP (Partai Pembangunan Nasional), PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) dan partai-partai kecil lainnya yang ikut koalisi.

Pada Pemilu 2009 lalu Pak Beye menggandeng Pak Boediono, Mantan Menko Perekonomian yang juga Menteri yang bekerja saat Pak Beye berkuasa pada periode sebelumnya. Saat itu Boediono memegang peranan penting dalam menjaga kestabilan perbankan nasional karena beliau disaat yang sama masih menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia. Namun setelah ditawari Pak Beye untuk duduk di kursi Wakil Presiden, secara senang hati Boediono meninggalkan kursi Gubernur BI yang gajinya melebihi gaji seorang menteri. Disini kita bisa lihat bagaimana arah politik Pak Beye, kenapa saat itu Pak Beye memilih Boediono untuk menjadi Wapresnya?

Seperti kita tahu, Wakil Presiden Pak Beye pada Pemilu 2004 adalah Jusuf Kalla yang pada kesempatan selanjutnya menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Kinerja JK saat itu terbilang bagus dengan beberapa capaian-capaian yang bisa kita rasakan sampai saat ini. Model kepemimpinannya yang bersifat reaktif, cara pengambilan keputusan responsif dan ide-ide cemerlangnya yang sangat solutif menjadi ciri khas tersendiri bagi saudagar asal Bugis itu. Namun JK menjadi salah satu arah politis Pak Beye. Pak Beye tidak ingin bergandengan lagi dengan JK di Pemilu 2009 karena dalam beberapa pengambilan kebijakan, JK terlihat dominan dan selalu disorot publik. Hal inilah yang menjadi alasan Pak Beye untuk tidak bergandengan dengn JK. Pak Beye tidak ingin menjadi Pemimpin Boneka bagi wakilnya. Pak Beye ingin menunjukkan powernya sebagai seorang presiden dan tidak ada duri penghalang kepemimpinanannya jika memilih Boediono menjadi wakil presidennya. Sementara jika tetap memilih JK, politik kekuasaan Pak Beye akan menjadi samar dengan model kepemimpinan JK yang “tak birokratif” dan to the point.

Kenapa Boediono? Pak Boed adalah sosok yang pendiam. Kata pepatah semakin padi berisi berisi semakin merunduk. Begitulah gambaran yang cocok bagi Pak Boed. Ilmu keekonomiannya tak perlu diragukan lagi. Sosoknya yang murah senyum dan tidak banyak tingkah menjadi alasan tersendiri bagi Pak Beye untuk meminang Boediono menjadi wapres barunya menggantikan JK. Selain itu dengan latar belakang seorang profesional tanpa embel-embel bendera parpol dibelakangnya sangat mudah menentukan dan mengarahkan arah politik Pak Beye tanpa terpengaruh politisasi Pak Boed jika beliau punya parpol. Umur Pak Boed yang sudah mencapai 60-an tahun lebih juga menjadi pertimbangan Pak Beye yang semakin mantap memilih Pak Boed. Paling tidak Pak Boed tidak seperti JK yang reaktif. Pak Boed sendiri juga pernah berujar bahwa posisinya sebagai wapres adalah “membantu” presiden, bukan membagi kekuasaan/kebijakan dengan presiden. Artinya Pak Boed menjadi perpanjangan tangan presiden dalam segala hal, membantu arah kebijakan presiden tanpa pernah “membantah” kebijakan presiden dan beranggapan bahwa power satu-satunya yang sah dalam menentukan kebijakan negeri ini ada di tangan seorang presiden.

This entry was posted in Sentuhan Politik and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>