Tax Holiday: Liberal atau Meliberal-kan Ekonomi?

Tax holiday merupakan salah satu produk fiscal yang dikeluarkan pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Payung hukum yang mendasari kewenangan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2010 tentang fasilitas perpajakan. Aturan ini memungkinkan pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan Tax Holiday atau fasilitas pembebasan pajak penghasilan atau PPh. Pembebasan pajak ini dimaksudkan untuk menarik seluas-luasnya kepada investor lokal maupun asing untuk menanamkan modal di Indonesia.

Sepintas, kebijakan ini bertolak belakang dengan semangat reformasi yang digembar-gemborkan oleh Menteri Keuangan rezim Sri Mulyani Indrawati di   perpajakan yakni Sunset Policy pada awal tahun 2008. Fungsi utama Sunset Policy yang menghapuskan denda perpajakan terhadap perusahaan itu adalah untuk menggaet wajib pajak baru dalam jangka panjang. Jadi Sunset Policy itu “memaksa” perusahaan yang belum menjadi wajib pajak untuk mendaftarkan diri ke kantor pajak. Terpaksa karena mumpung ada celah untuk tidak membayar denda pajak. Keuntungan dari sisi pemerintah bertambahnya jumlah wajib pajak tapi kekurangannya pemerintah belum mampu memaksimalkan pendapatan Negara lewat pajak karena sebagian denda perpajakan dihapus. Hal ini terlihat pada neraca keuangan tahun 2008 bagaimana penerimaan Indonesia menurun drastic, meskipun pada tahun yang sama terjadi krisis moneter akibat imbas krisis Yunani. Tapi dalam segi jangka panjang, wajib pajak yang baru itu akan menyumbang penerimaan ke Negara.

Berbeda dengan suset policy yang menghapuskan denda pajak, tax holiday mempunyai “baju” yang sama sekali berbeda. Tax holiday menghapus pajak penghasilan atas kewenangan Menteri Keuangan. Langkah ini merupakan langkah yang sangat tidak mencerminkan rasa keadilan karena membagi wajib pajak seperti anak tiri dan anak kandung. Hanya karena ingin mendapatkan investor lokal maupun asing untuk menanamkan modal di Indonesia, Menkeu berani menjamin melepaskan penerimaan dari sector Pajak Penghasilan dalam jangka waktu sekian tahun. Terkesan ada pilih kasih dalam kasus ini.

Dilihat secara kasat matapun kebijakan ini terlihat seperti ada upaya untuk meliberalkan ekonomi Negara. Bagaimana tidak? Investor asing maupun lokal yang berinvestasi di negeri ini pantas mendapatkan Tax Holiday, tentu dengan beberapa kriteria yang memenuhi persyaratan. Menjual kepentingan ekonomi Negara hanya demi mengeruk pundi-pundi investor. Bukan tidak mungkin investor asing yang lebih mempunyai modal besar menguasai ekonomi negeri. Lihat saja seperti menjamurnya Franchise-ranchise asing yang sudah merambah ke daerah-daerah. Atau perusahaan asing yang menjadi primadona dan bersaing mengalahkan perusahaan lokal. Atau barang-barang impor yang lebih murah dibandingkan dengan barang lokal. Hal ini memang meningkatkan penerimaan/gairah ekonomi dalam jangka pendek, namun mematikan kreatifitas lokal dalam jangka panjang. Efek terburuk jika investor asing telah mengakuisisi sendi-sendi ekonomi rakyat, tidak memungkinkan rakyat hanya menjadi pekerja, bukan tuan rumah di negeri sendiri.

Kembali ke tax holiday, penghapusan Pajak Penghasilan bukan tidak mungkin hanya menimbulkan “bubble economic”. Skenarionya seperti ini, investor asing yang menginvestasikan modalnya ke Indonesia hanya dilandaskan memanfaatkan kebijakan saja. Investor asing berbondong-bondong menanamkan modal dalam jangka waktu sekian tahun sesuai lama penghapusan Pajak Penghasilan yang dilakukan pemerintah. Dalam gap tersebut memang penerimaan Negara cenderung bertambah meski bukan dari sector PPh investor dikarenakan investor asing menanamkan modal di negeri ini. Selain itu menggerakkan ekonomi-ekonomi berbasis besar yang telah ditanamkan modal oleh investor. Namun coba lihat bagaimana reaksi investor asing itu ketika massa penghapusan pajak penghasilan mereka telah memasuki fase zero. Bukan tidak mungkin lagi investor membawa modal mereka lari dari Indonesia. Hal ini dikarenakan ketakutan investor akan Pajak Penghasilan yang akan segera berlaku bagi mereka karena Tax Holiday massanya sudah habis. Bukankah penerimaaan Negara selama adanya Tax Holiday hanya menjadi penerimaan yang semu? Kurang lebih seperti Bubble Economic?

Memang tidak ada kebijakan yang seratus persen sempurna. Namun jika pemerintah lebih concern dengan investor lokal, mendidik rakyat menjadi wirausahawan formal dan informal, membenahi infrastruktur untuk menggairahkan ekonomi kerakyatan, membangun kawasan-kawasan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya daerah dan lokal, bukan tidak mungkin investor itulah rakyat kita sendiri. Tak perlu takut adanya Bubble karena investor lokal lebih siap dengan perekonomian mereka. Mereka yang menggerakkan perekonomian. Sektor riil lebih terjamin dan sehat karena rakyat mampu mengelola perekonomiannnya sendiri. Rakyat bukan hanya menjadi tuan rumah namun juga merasa memiliki negeri. Bukan liberalisasi ekonomi yang akan mengikis gairah lokal dengan kreatifitas khas Indonesia. Namun dengan menggerakkan kreatifitas lokal itu menjadi perekonomian nasional. Jadi masih perlukah meliberalisasi ekonomi lewat Tax Holiday? Tentunya dengan beberapa criteria ekonomi yang lebih berpihak pada kretaifitas ekonomi nasional.

This entry was posted in Belajar Ekonomi and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>