Sampai Kapan Kita Butuh KPK?

Mati satu tumbuh seribu. Peribahasa itulah yang pantas disematkan pada publik negeri ini yang tanpa lelahnya media mengabarkan kasus korupsi. Begitu banyak kasus korupsi mulai dari pusat hingga pelosok daerah. Entah itu berupa penggelapan, suap, gratifikasi ataupun makelar kasus. Pertanyaannya sampai kapan bangsa kita sadar butuh perubahan besar tanpa korupsi?

Untuk memperlambat atau mengurangi laju pertumbuhan kasus korupsi maka dibentuklah satu lembaga negara bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebenarnya KPK muncul untuk mengurangi sikap tidak indipendent-nya lembaga negara bernama Kejaksaan Agung dan Polri. Negara dalam hal ini pemerintah merasa perlu dibentuk KPK karena peran Kejaksaan Agung dan Polri dirasa belum optimal. Padahal jika sudah menerapkan independent dan keprofesionalan dalam bekerja oleh kedua lembaga ini (Kejaksaan Agung dan Polri), KPK tidak perlu dibentuk.

Ketidakpercayaan publik dan begitu maraknya budaya korup di masyarakat memaksa Pemerintah membentuk suatu lembaga baru yang independent dan khusus menangani kasus-kasus korupsi. Pada awalnya memang KPK sulit membagi tugas dan kewenangan dengan Kejaksaan Agung dan Polri. Bahkan cenderung saling bersaing untuk mendapatkan kasus-kasus terkait korupsi. Namun untuk saat ini keberadaan KPK sangat dibutuhkan untuk menjawab keraguan masyarakat negeri ini terhadap keseriusan negara dalam memberhangus korupsi.

Korupsi memang selalu menjadi topik hangat media-media di Indonesia. Atau mungkin bagi yang sudah sering mendengarkan berita-berita terkait korupsi sudah “mewajarkan” saja, toh itulah budaya kita, kata mereka. Padahal korupsi itu bukan budaya. Korupsi itu adalah akhlak mazmumah (akhlak yang buruk). Sedangkan akhlak itu terbina sejak kita masih kecil. Orang tua yang seharusnya memberi pengertian pada seorang anak tentang baik-buruknya akhlak. Jadi korupsi tumbuh karena masyarakat kita tidak mengenalkan mana yang baik-mana yang buruk sejak dini pada anak-anak mereka.

Korupsi sebenarnya bisa dicegah paling tidak diminimalisasi keberadaannya. Tergantung bagaimana prinsip dan sikap masing-masing individu untuk mempertahankan akhlaknya. Tak lepas juga dari kebutuhan ekonomi masyarakat kita yang mayoritas masih dibawah ekonomi lemah. Ketika sesorang menjadi pejabat dengan tujuan mencari ekonomi, korupsi tak terhindarkan lagi. Namun jika masih memiliki hati nurani atas kebenaran, korupsi uang rakyat tak mungkin terjadi.

Masyarakat Indonesia cenderung mempunyai pola pikir yang “wajar-wajar saja” jika mendengar kasus korupsi dari media. Kemungkinan karena sudah hafal lagu koruptor menggelapkan uang rakyat. Bahkan seorang tukang becak pun beranggapan bahwa korupsi itu adalah budaya asli bangsa ini dan menganggap wajar jika ada pejabat atau seseorang yang melakukan tindakan korupsi. Suatu sikap yang dianggap kebiasaan dan lama-lama membudaya. Bukan korupsi yang menjadi budaya tapi pola pikir kita yang mambudayakan korupsi.

Entah sampai kapan bangsa ini membutuhkan lembaga negara KPK. KPK itu hanyalah fasilitas dan alat sedangkan subjeknya adalah bangsa ini. Jika bangsa ini sadar akan perilaku “mencuri” kemungkinan besar keberadaan KPK patut dipertanyakan. Namun jika masyarakat kita masih belum sadar bahwa korupsi itu bukan budaya dan bisa diberantas, serta masih ada yang mempunyai pola pikir “mencuri” niscaya KPK patut untuk dipertahankan. Selain itu pemerintah harus membenahi ekonomi-ekonomi kerakyatan yang bisa menjadi pintu masuk akhlak busuk berkembang biak. Memberikan imbalan yang setimpal dan pantas kepada lembaga-lembaga yang rawan terhadap suap sehingga tak ada lagi orang korupsi karena alasan ekonomi.

Kita butuh KPK dan juga bangsa ini. Paling tidak untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Pembenahan reformasi birokasi terhadap lembaga negara yang dianggap vital seperti Kejaksaan Agung dan Polri juga sangat diperlukan mengingat kedua lembaga negara itu memegang tanggung jawab yang besar kepada masyarakat. Penguatan mental baja “anti mencuri” kepada punggawa-punggawa negara serta membangun akhlak sejak dini kepada penerus negeri melalui kurikulum sekolah. Peran orang tua dalam membimbing anaknya sangat mempengaruhi pola pikir mereka untuk menentukan mental-mental “anti mencuri”. jika sudah mempunyai pola pikir yang waras dan sadar untuk membangun negeri tanpa konflik untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, kita tak perlu bertanya Sampai Kapan kita Butuh KPK?

-( ochidusifer di bulan Desember )-

This entry was posted in Sentuhan Politik and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>