Pembatasan Subsidi BBM, SPBU Asing bersorak

Rencana pemerintah membatasi subsidi BBM untuk mobil berplat hitam akan dimulai Januari 2011. Mobil berplat hitam dilarang memakai premium dan diwajibkan memakai pertamax atau pertamax plus. Sedangkan subsidi BBM, premium, diperuntukkan untuk sepeda motor, kendaraan plat kuning, dan kendaraan roda tiga. Kebijakan inipun mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Yang pasti kebijakan ini masih mengantri di meja kerja DPR RI.

Alasan pemerintah membatasi subsidi BBM karena selama ini subsidi BBM tidak tepat sasaran. Subsidi yang seharusnya diperuntukkan rakyat ekonomi lemah disalahgunakan oleh masyarakat yang bermobil yang notabene berasal dari ekonomi menengah ke atas. Hal ini dianggap tidak sesuai keadilan dan membebani APBN hanya untuk sesuatu yang disalahgunakan. Oleh karena itu pemerintah menggulirkan peraturan untuk pembatasan subsidi BBM bagi mereka yang mampu dalam segi finansial dalam hal ini pelarangan mobil berplat hitam membeli premium.

Kebijakan pemerintah ini pun mendapatan sambutan kecut dari pengguna kendaraan beroda empat dan berplat hitam. Sebagian dari mereka tidak rela kalau harus menghambur-hamburkan uangnya hanya untuk membeli bensin transportasi. Masih ada kebutuhan primer lainnya yang membutuhkan perhatian lebih. Seolah-olah mereka sebagai yang punya mobil, dianggap dari kalangan menengah ke atas, masak membeli pertamax yang harganya antara Rp 6500 – Rp 7000 saja tidak mampu. Apa kata dunia?

Namun kebijakan pemerintah ini disambut sorak sorai SPBU swasta asing. Kebijakan ini dianggap menaikkan konsumsi BBM nonsubsidi oleh orang-orang berduit. SPBU asing itu merasa mendapatkan angin segar untuk bersaing mendapatkan pelanggan. Toh perbedaan harga BBM nonsubsidi antara Pertamina dan swasta cukup tipis. Tinggal melakukan promosi besar-besaran. Pertamina mendapatkan saingan baru seperti Shell dan Petronas.

SPBU asing itu kini bisa tersenyum lega dengan kebijakan baru pemerintah membatasi BBM bersubsidi. Pertamina bukan lagi satu-satunya pemilik pasar namun pasar juga terbuka lebar bagi peluang SPBU milik Shell atau Petronas. SPBU swasta bisa mengalihkan pelanggan Pertamina yang “sakit hati” untuk membeli produk mereka. Motivasi persaingan jelas terlihat dan kini persaingan menjadi sehat karena tak ada lagi SPBU monopoli. Pertamina sebagai saingan mereka mau tidak mau harus bekerja keras memperbaiki citra dan kualitas BBM nonsubsidi mereka agar tidak ditinggal pelanggan yang beralih ke Shell atau Petronas.

Pertamina yang selama ini memonopoli persaingan BBM nonsubsidi sedikit jatuh citranya dikarenakan kasus fluel plump beberapa mobil yang rusak beberapa bulan yang lalu. Dalam hal ini Pertamina sedikit tidak diuntungkan dengan adanya kasus itu. Bisa jadi konsumen mobil berplat hitam menganggap kasus itu secara serius dan ini dimanfaatkan oleh pesaing-pesaing mereka untuk meraup keuntungan lebih dari kondisi saat ini. Memanfaatkan kebijakan pemerintah yang pas kondisinya dengan ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas BBM nonsubsidi Pertamina. Produk Pertamina dianggap dibawah kualitas Shell dan Petronas meski harga produk saingan Pertamina beda tipis agak lebih mahal.

Dengan kebijakan ini siapakah yang akan diuntungkan? Bukankah kebijakan pemerintah mengurangi laba Pertamina yang berpengaruh pada penerimaan APBN? Dan dibalik layar sana Shell dan Petronas bertepuk tangan bisa mendapatkan pelanggan alihan dari Pertamina. Bukan tidak mungkin Shell dan Petronas lebih laris daripada Pertamina. Satu lagi, pemerintah harus membayar mahal atas kebijakannya dengan mengurangi laba Pertamina yang merupakan BUMN pemerintah sendiri.

Wacana tentang dibalik kebijakan itupun menyeruak. Jika merugikan Pertamina sendiri lantas mengapa pemerintah ngotot melakukannya? Pantaskah harga yang didapatkan pemerintah dari penambahan selisih untuk subsidi BBM ke APBN jika dibanding risiko pengurangan pelanggan Pertamina? Jika dalam jangka panjang pemerintah tidak mengucurkan subsidi BBM dianggap tidak membebani APBN memang menguntungkan dari segi penghematan APBN namun hal ini berbanding terbalik dengan efek jangka panjang pelanggan BBM nonsubsidi terhadap Pertamina jika kualitas Pertamina tidak diperbaiki. Hal ini diperparah jika sebagian masyarakat tidak mencintai produk Indonesia dan tidak nasionalis.

Adakah kebijakan ini titipan dari pihak asing? Kebijakan pembatasan Subsidi memang secara gamblang menguntungkan pihak SPBU asing seperti Shell dan Petronas. Tidak menutup kemungkinan SPBU asing dari negara lain juga akan membanjiri produk lokal. Pertanyaannya, apakah ada deal politis atas terbentuknya kebijakan ini? Mengingat asing juga kebagian keuntungan atas kebijakan yang diterapkan pemerintah ini. Jika sudah begitu bersiap saja Pertamina untuk bersaing sehat, perbaiki kualitas dan pelayanannya. Hal ini wajib jika tidak ingin tergerus di negara sendiri. Yang pasti dengan pembatasan Subsidi BBM, SPBU asing meraayakan pesta pora dan bersorak gembira. Applause untuk kebijakan indonesia.

-( ochidusifer di bulan desember )-

This entry was posted in Belajar Ekonomi and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>