Masih Relevankah Demokrasi di Negeri Ini?

Demokrasi di negeri ini adalah anak kandung dari demokrasi Amerika Serikat. Demokrasi yang ikut-ikutan sistem pemerintah liberal dan jauh berbeda dengan budaya lokal yang mengedepankan kearifan nenek moyang. Demos dan kratos adalah kata-kata yang mempunyai arti Rakyat dan kekuasaan. Maksudnya adalah kekuasaan di tangan rakyat. Inti demokrasi adalah kekuasaan dipegang dan ditentukan oleh rakyat.

Oleh karena itu muncullah istilah dewan rakyat sebagai tangan panjang dari keputusan rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat dianggap menjembatani aspirasi rakyat di pemerintahan. Semua hal yang dilakukan dan diucapkan oleh anggota dewan merupakan representasi pemikiran rakyat. Paling tidak itu anggapan yang selama ini menjadi dogmatis di negeri ini.

Terlepas dari perwakilan rakyat ataupun representasi keinginan rakyat, kenyataan selama ini DPR secara kasat mata membawa kepentingan partai bukan kepentingan rakyat. Anggota dewan bisa duduk di Senayan karena melewati kendaraan partai dan apapun yang diperjuangkannya harus sesuatu mekanisme partai sebagai balas jasa. Keputusan partai menjadi acuan dalam mengambil kebijakan. Jadi rakyat hanya terlibat dalam pemilihan umum saja bukan dianggap terlibat dalam perumusan kebijakan karena kebijakan hasil pola pikir anggota dewan dari partai-partai. Keberadaan anggota dewan harus tunduk pada sistem partai.

Terlebih dengan mencuatnya kasus utak-atik keistimewaan Yogyakarta beberapa minggu terakhir oleh pemerintah. Ngakunya sih atas nama demokrasi pemerintah ingin membungkam sistem monarkhi yang ada di Yogyakarta yang sudah dilaksanakan jauh sebelum Indonesia Merdeka. Demokrasi sentralistis tanpa memperhatikan unsur asal demokrasi itu sendiri yakni demos dan kratos. Penghilangan unsur demos dalam unsur demokrasi di Indonesia menjadi unsur kepartaian karena kekuasaan ada di tangan partai dan pemangku kepentingan partai. Demos hanya sebagai hiasan saja dalam kata-kata demokrasi sedangkan dalam pelaksanaannya di lapangan demos adalah perwakilan. Perwakilan rakyat yang hanya simbolis namun sejatinya individu dalam dewan adalah perwakilan partai, bukan rakyat.

Inti demokrasi bukan terletak pada kekuasaan rakyat namun lebih kepada bagaimana rakyat dengan kekuasaannya mampu menentukan batas-batas untuk mewujudkan kebahagiaan dan kemakmuran rakyat sendiri hingga menuju hidup yang sejahtera. Rakyat adalah unsur dari berdirinya negara. Sedangkan kekuasaan rakyat adalah unsur dari kekuasaan negara beserta wibawanya. Paling tidak itulah makna demokrasi yang selama ini kita pahami. Tapi pemaknaan demokrasi hanya sebatas sempit pada kekuasaan rakyat, bukan kepuasan rakyat.

Kekuasaan rakyat tanpa adanya kepuasan adalah sebuah bentuk pemaksaan. Rakyat dipandang sebagai alat dan rakyat dipukul rata dipaksa menjadi puas. Hal ini pun diterapkan pada pembuatan Rencana Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) Yogyakarta yang memanggap Yogyakarta pantas menerapkan sistem demokrasi bukan monarkhi yang selama ini dilakukan. Status keistimewaannya pun diganti dari penetapan menjadi pemilihan karena unsur demokrasi adalah adanya pemilihan oleh rakyat. Rakyat dijadikan tameng untuk mengubah sistem, bukan pada faktor kepuasan rakyat beserta batasa-batasannya.

Demokrasi adalah kekuasaan rakyat. Rakyat diwajibkan memilih perwakilan mereka sebelum memilih presiden atau gubernur. Perwakilan rakyat yang duduk sebagai anggota dewan dipresentasikan sebagai wakil rakyat. Jadi keputusan mereka dianggap menjembatani keinginan rakyat. Padahal dewan dipilih rakyat melalui sistem partai yang berarti kebijakan wakil rakyat juga tak bisa lepas dari kepentingan partai. Partai merepresentasikan kepuasan rakyat? Partai itu apa dan siapa? Kepuasan hanya dipegang oleh orang-orang partai.

Masih pantaskah model demokrasi yang diterapkan selama ini dilanjutkan kembali? Silakan memilih karena demokrasi adalah kekuasaan rakyat. Kekuasaan rakyat mencerminkan output yang seharusnya memberikan kepuasaan rakyat. Pertanyaannya, apakah rakyat puas?

-( ochidusyifer di bulan desember )-

This entry was posted in Sentuhan Politik and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>