Demokrasi “Pemaksaan” Ala Pak Beye

Demokrasi dipuja-puja bak tuhan di negeri ini. Semua hal harus sesuai dengan demokrasi yang dianut oleh negeri ini. Demokrasi menjadi tuntunan sekali-kali menjadi tontonan pemirsa Indonesia di media massa dan elektronik. Karena demokrasi cukup menarik dan menggelitik. Demokrasi hanya butuh satu kata “politik” karena demokrasi tergolong unik. Oleh karena itulah demokrasi menjadi sesuatu yang dielu-elukan untuk hadir dimana-mana.

Demos dan Kratos adalah bahasa yunani yang diadopsi menjadi kata demokrasi. Demos adalah rakyat, Kratos berarti kekuasaan. Demokrasi adalah kekuasaan ditangan rakyat. Rakyat mempunyai hak untuk menggunakan kekuasaannya mengatur negara dan pemerintah untuk kepentingan rakyat sendiri. Rakyat berhak memilih dan menentukan siapa pemimpin yang disenangi dan memihak kepada mereka. Rakyat adalah segalanya bagi demokrasi. Rakyat adalah subjek dan demokrasi adalah objek. Demokrasi adalah alat dan fasilitator untuk mencapai kepuasan rakyat.

Demokrasi menjadi trending topic di media massa beberapa minggu terakhir. Hal ini disebabkan wacana pemerintah tentang RUU keistimewaan Yogyakarta. Pemerintah berencana mengkudeta Sri Sultan Hamengkubuwono X dari jabatannya sekarang, Gubernur DI Yogyakarta. Presiden beserta jajaran menteri sepakat untuk mengubah kedudukan Gubernur Yogyakarta yang semula penetapan oleh keturunan Sri Sultan menjadi pemilihan Gubernur. Jadi akan ada pemilihan umum Gubernur dalam RUU Keistimewaan Yogyakarta. Sedangkan Sri Sultan dan Pakualam diposisikan sebagai pararadya yakni posisi yang mirip Ali Khomaeni Iran atau Ratu Elizabeth di Inggris. Namun bukan dalam cakupan nasional, hanya untuk Yogyakarta saja.

Keputusan pemerintah yang menggulirkan wacana ini setelah terjadinya bencana meletusnya Gunung Merapi ini menambah duka rakyat Yogyakarta. Bagaimana tidak berduka? Rakyat Yogya akan kehilangan Sri Sultan yang dekat dengan rakyat jika RUU Keistimewaan Yogyakarta ini digolkan pleh DPR RI. Rakyat Yogya akan merasa diludahi oleh Pemerintah Pusat karena Sri Sultan adalah harga mati bagi mereka. Mereka lebih baik “sabdo pandito ratu” kepada Sri Sultan daripada kepada Presiden.

Hal ini dikuatkan dengan beberapa aksi heroik demonstrasi sejumlah elemen masyarakat mulai dari seniman, komunitas lurah, abdi dalem, pakar tata negara, sosiolog dan masih banyak lagi menentang rencana Pemerintah Pusat terhadap pemilihan di Yogyakarta. Rakyat Yogya mengancam akan mengadakan referendum dan membangun kekuatan sukarelawan untuk mempertahankan penetapan Sri Sultan sebagai gubernur Yogyakarta. Rakyat Yogya masih mengharapkan Sri Sultan sebagai gubernur melalui penetapan sebagai bagian dari amanah Sri Sultan Hamengkubuwono IX saat bergabung dengan NKRI.

Jauh sebelum Indonesia merdeka, Yogyakarta sudah melaksanakan demokrasi versi monarkhi Yogya. Hal ini ditandai dengan dekatnya Sri Sultan terhadap rakyat mereka yang berimbas terhadap ketentraman dan kenyaman daerah Yogyakarta. Sri Sultan dianggap rakyatnya sebagai sosok yang mampu menyatukan dan menciptakan perdamaian di wilayah Yogyakarta. Namun setelah Indonesia merdeka, Sri Sultan HB IX dengan berbesar hati menyatakan niatnya untuk bergabung dengan NKRI meski harus melayani Presiden dan Menteri Negara. Seorang raja yang mengalah demi kemakmuran rakyatnya meski harus turun derajatnya. Demokrasi tradisional versi Sri Sultan yang mendahulukan kebutuhan rakyatnya.

Dan kemakmuran masyarakat Yogyakarta kini terusik. Pak Beye ngotot ingin mengkudeta kedudukan Sri Sultan HB X dari jabatannya sekarang. Alibinya ingin mengubah sistem penetapan menjadi pemilihan gubernur. Padahal dalam UUD 1945 Pasal 18 berbunyi :

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

Jelas Yogyakarta tidak mengubah substansi dari UUD 1945 dan selalu taat hukum karena merupakan salah satu daerah yang dianggap istimewa oleh UUD 1945.

Alih-alih memakai dasar demokrasi itupun Pak Beye memaksakan demokrasi versi dirinya untuk membakar amarah warga Yogya dengan mengusik kedudukan Sri Sultan. Demokrasi tradisional versus demokrasi menurut pemahaman Pak Beye dan pengikut setianya. Demokrasi pemaksaan terhadap rakyat Yogya oleh Pemerintah Pusat mumpung berkuasa. Mungkinkah ada politisasi dalam kasus ini?

Demokrasi pemaksaan belum tentu berhasil 100 persen jika DPR RI tidak memberikan jalan bagi RUU Keistimewaan Yogyakarta. Karena sistem presidensiil mempunyai kewenangan terbatas yakni segala Undang-undang harus dilewatkan pada DPR. Jika DPR masih menghargai demokrasi tradisional niscaya RUU tersebut tak akan bisa digolkan. Artinya rakyat Yogyakarta masih mempunyai Gubernur seorang Sri Sultan. Berhasilkan demokrasi pemaksaan yang diterapkan Pak Beye? Kita lihat saja.

-( ochidusyifer di bulan desember )-

This entry was posted in Sentuhan Politik and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>