Anggito Abimanyu Tak Sendiri

Masih melekat di benak kita bagaimana sekitar tujuh bulan lalu, Mei 2010 Anggito Abimanyu mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Pengunduran dirinya cukup mengagetkan mengingat bosnya, Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan saat itu juga menanggalkan jabatannya. Tak pelak pengunduran Anggito pun mendapatan sorotan media dan dikaitkan dengan mantan bosnya itu. Berbagai spekulasi politispun menyelimuti perjalanan karir hingga pengunduran dirinya.

Kamis, 9 Desember 2010 kemarin Gusti Bendoro Pangeran Haryo Prabukusumo yang merupakan adik kandung Sri Sultan Hamengkubuwono X mengundurkan diri dari Ketua DPD Partai Demokrat D.I. Yogyakarta. Pengunduran diri Prabu itu disertai dengan pengembalian kartu tanda anggota yang menandakan bahwa dia keluar dari partai berwarna biru tersebut. Keputusan prabu itupun disesalkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.

Jika ditelisik lebih lanjut Anggito dan Prabukusomo mempunyai kesamaan. Yang pertama mereka sama-sama berasal dari Yogyakarta. Yogyakarta terkenal dengan sikap penduduknya yang santun dan mempertahankan prinsip yang telah dipegang meski harus turun derajat. Hal ini pun tercermin dari jiwa seorang Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang mengeluarkan maklumat Kerajaan Yogyakarta merupakan bagian dari Indonesia pada awal masa kemerdekaan Indonesia. HB IX rela melayani Presiden dan Menteri Indonesia meski posisinya sebagai Raja Jawa. Prabukusumo mempertahankan prinsipnya sendiri yang tidak sejalan dengan pemikiran partai dan Yudhoyono. Sedangkan Anggito mempertahankan prinsip tidak mau dipermainkan akan kejelasan statusnya dan dikhianati sebagai calon wakil menteri keuangan sebelum mengundurkan diri.

Kedua, Anggito Abimanyu dan GBPH Prabukusumo merupakan korban “sakit hati” dari proses politik Yudhoyono dan Partai Demokrat. Anggito sakit hati lantaran ketidakjelasan statusnya sebagai calon wakil Menteri Keuangan RI. Padahal Anggito telah membubuhkan tanda tangan pada Pakta Integritas dan diberi arahan mengenai pembagian kinerja antara Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keungan. Sedangkan Istri Anggito sendiri telah diberi wejangan oleh Ibu Ani Yudhoyono bagaimana cara memposisikan sebagai istri seorang wakil menteri. Namun semua itu kandas oleh keputusan Yudhoyono untuk lebih memilih Ani Ratnawati sebagai wakil Menteri Keuangan.

Sedangkan GBPH Prabukusomo meskipun tidak sama namun hampir mirip dengan kisah Anggito. Masih di sekitar rasa “sakit hati” atas kebijakan yang dibuat Yudhoyono. GBPH Prabukusumo mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat wilayah D.I. Yogyakarta karena alasan tidak sejalan dengan pemikiran Partai pemenang pemilu 2009 lalu itu. Prabu menilai kebijakan Yudhoyono mengubah penetapan menjadi pemilihan gubernur dengan membentuk RUU Keistimewaan Yogyakarta melecehkan keluarga keraton dan rakyat Yogyakarta. Terlebih Pemerintah Pusat dianggap telah mencabik-cabik wibawa ayahnya, Sri Sultan Hamengkubuwono X, dengan kebijakan presiden dua periode itu. Prabu tidak sudi membungkuk di partai orang yang telah meludahi ketentraman Yogyakarta yang sudah terjalin lama bahkan sebelum Indonesia merdeka.

Ketiga, Anggito dan Prabu merupakan korban politisasi kekuasaan. Anggito ditelan mentah-mentah oleh Yudhoyono meski hampir menjadi wakil Menteri Keuangan. Hal ini karena ditunda-tundanya pengangkatan sumpah dirinya oleh presiden meski sudah melengkapi persyaratan administrasi. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang selalu dilingkari kebutuhan politik oleh partai-partai dan politikus di sekitarnya akhirnya tidak memilih Anggito sebagai pendamping Menteri Keuangan yang baru, Agus Martowardojo.

Prabukusumo dikhianati oleh partai yang dibesarkannya meski hanya di wilayah Yogyakarta. Prabu memilih mundur dari jabatan tertinggi Partai Demokrat wilayah Yogyakarta karena politisasi kebijakan presiden yang mengorat-arit budaya dan tatanan masyarakat yang telah terjalin di Yogyakarta selama ini. Yudoyono ngotot mengubah tatanan gubernur melalui pemilihan dan bukan lagi penetapan keluarga keraton. Prabukusumo merasa harus melawan dengan kekuatan politik juga dengan membuang baju kebesaran demokrat serta keluar dari partai itu.

Anggito tak sendiri. Ada Prabukusumo yang menjadi seorang teman dan sama-sama menjadi korban senasib dan sedaerah. Jangan kira orang Yogyakarta yang terkenal santun tidak bisa marah. Kemarahan warga Yogya tak tampak dengan emosi namun dengan simbol-simbol yang bisa mengatakan kalau mereka juga marah. Dan mereka berdua mewujudkan kemarahan dengan pengunduran diri dari jabatannya masing-masing. Anggito dan Prabukusumo berpegang pada prinsip orang Jawa. Tak mau ditindas dan bukan seorang penjilat. Siap mempertahankan prinsip demi menjaga martabat dan derajat. Lantas siapa lagi yang akan menjadi korban berbasis “prinsip” selanjutnya?

-( ochidusyifer di bulan desember )-

This entry was posted in Sentuhan Politik and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>