SBY Ngebet Jadi Raja?

Wacana pengkudetaan Sri Sultan Hamengkubuwono X dari jabatannya sebagai Gubernur dan Paku Alam sebagai Wakil Gubernur Jogja semakin panas untuk didengar. Sejumlah pihak seperti tokoh sosiolog, pakar budaya, pakar tata negara, Dewan rakyat pusat bahkan Rakyat Jogjakarta pun mencibir tentang rencana Yudhoyono untuk menggulirkan RUU Keistimewaan Jogjakarta. Ide Yudhoyono melengserkan HB X dari jabatannya selama ini dianggap kurang normatif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Yudhoyono lupa akan sejarah berdirinya NKRI. Yudhoyono merasa dikecilkan dengan keberadaan Sri Sultan.

Apakah ada konspirasi politis dibalik wacana yang berkembang selama ini tentang status keistimewaan Jogjakarta? Seandainya memang ada unsur politis dalam keputusan ini pun Yudhoyono dianggap sebagai negarawan yang kalah besar dengan sikap Sri Sultan Hamengkubuwono IX. HB IX berani dengan tegas kepada sikap belanda dan jepang sehingga diakui bangsa penjajah sebagai Raja yang memimpin Jogjakarta. Setelahnya itupun HB IX berjiwa besar mengatakan bahwa daerah Jogjakarta merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan NKRI ketika awal kemerdekaan. HB IX merelakan dirinya dibawahi oleh seorang presiden bernama Soekarno. Padahal jika ingin mendirikan negara Jogjakarta pada saat itupun bisa saja terjadi. HB IX menyalahi fisolofi raja sebagai penguasa Jogjakarta karena selain raja, Jogja juga dimiliki oleh seorang Presiden RI. Namun filosofi raja itu merupakan sikap kenegarawanannya untuk setia pada NKRI.

Apakah Yudhoyono dan orang terdekatnya lupa dengan sejarah? Mungkin lupa tapi bisa jadi sengaja lupa. Mengingat seorang pemimpin negara selalu dilingkari oleh kebutuhan politik. Hawa politis seolah menjadi pakaian seorang pemimpin negara dalam menentukan kebijakan. Yudhoyono pun tak luput dari hawa itu. Apakah Yudhoyono bernafsu menjadi Raja? Raja Jogja atau Raja Indonesia? Memang bisa menggunakan sistem Raja dalam negara demokrasi turunan Amerika? Bagaimana caranya?

Jabatan sebagai Gubernur Jogjakarta bagi HB X didapat dari warisan ayahnya HB IX. Alias Monarkhi di tengah negara demokrasi. Namun bentuk monarkhi yang diterapkan Jogjakarta berbeda dengan monarkhi yang diterapkan sesuai dalam buku-buku politik yang beredar di pemerintahan. Monarkhi keistimewaan yang dipenggal kewenangannya mengikuti hukum Indonesia. Oleh karena itulah Jpgjakarta menjadi daerah Istimewa yakni karena faktor sejarah dan budaya.

Kenapa SBY mengungkit masalah ini sekarang bukan saat beliau menjadi presiden diawal periode? Yudhoyono merasa nyaman melakukannya sekarang karena faktor kekuasaan pada masa sekarang. Dengan dukungan partai politik yang kuat dan masa kekuasaan di periode terakhir. Namun apakah tidak merasa aneh? Yudhoyono versus Sri Sultan? Apakah ada konflik kepentingan? Benarkah Yudhoyono ngebet menjadi “raja” dengan menghembuskan isu implisit dalam RUU keistimewaan Jogjakarta?

Bisa jadi Yudhoyono ingin menunjukkan bahwa dialah ‘‘raja’’ yang sebenarnya di Indonesia. Raja dalam hal kekuasaan di dalam negeri demokrasi. Raja satu-satunya yang patut dijunjung dan dihormati di Indonesia, tidak boleh ada raja yang lain di Indonesia. Dan hal ini berimbas pada kedudukan kekuasaan Sultan Jogja untuk dipotong kekuasaannya agar tidak menjadi Gubernur dan hanya menjadi simbol kesultanan saja. Yang pasti Yudhoyono ngebet menjadi “raja”.

Ingatkah tentang Yudhoyono yang menceraikan Yusuf Kalla sebagai wakilnya pada Pemilu Presiden 2009-2014? Jusuf kalla dianggap batu sandungan kekuasaan presiden karena JK geraknya cepat. JK saat sebagai wakil presiden selalu menangani kasus dengan tanggap dan pamor Presiden Yudhoyono menjadi tertutup oleh gerak JK. Karena itulah JK diceraikan Yudhoyono dan lebih memilih Boediono menjadi wakilnya karena sikap Boediono yang kalem dan lemah lembut. Bahkan dalam pernyataannya Boediono mengatakan bahwa Wakil Presiden berfungsi untuk membantu Presiden. Dalam hal ini sudah jelas posisi Boediono diposisikan sebagai penopang kinerja presiden. Tetap Yudhoyonolah yang menjadi “raja” pengambil segala keputusan tertinggi.

Apakah terkait dengan posisi mewariskan jabatan di istana pada keluarganya saat 2014-2019 nanti? Entah apakah itu alasannya Yudhoyono ingin menunjukkan bahwa dia adalah “raja” demokrasi. Masih ingat dengan ucapan kontroversial Ruhut Sitompul tentang perpanjangan masa jabatan presiden? Paling tidak mendekati seperti itu. Terlepas Indonesia negara demokrasi atau bukan yang terpenting adalah Yudhoyono adalah “raja” Indonesia saat ini. Camkan itu.

-( ochidusyifer, di akhir november )-

This entry was posted in Sentuhan Politik and tagged , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to SBY Ngebet Jadi Raja?

  1. oon@bego says:

    Saya rasa manuver SBY hanya untuk pemerataan demokrasi (cita2nya). Tapi apa daya rakyat Jogya masih sangat kuat loyalitasnya kepada sang raja Hamengkubuwono 10. Itu harus kita hargai, karena itu suara mayoritas rakyat Yogja (iya kali).
    Toh juga demokrasi kita di daerah lain banyak yg mengabdi kepada uang . Lihat money politics yg marak saat pilkada. Salah kah, tapi itu realitas masyarakat kita,

    • bagusrosyid says:

      demokrasi itu bukan pemaksaan mas bro, demokrasi kan kehendak rakyat. rakyat jogja ingin punya hanya satu sultan. titik. katanya sih gitu, huehehe

  2. nanda says:

    ga diajak main judi kali, makanya mau dilengserkan :ngakaks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>