Jogja Milik Siapa?

Pemerintah mempersoalkan status Jogjakarta yang menganut sistem “monarkhi” dan dipimpin oleh seorang Raja bernama Sri Sultan Hamengkubuwono X. Pak Beye sebagai orang nomor satu di Indonesia merasa dirinya diinjak-injak oleh status HB X yang mempunyai jabatan seumur hidup atas provinsi Jogjakarta. Bagaimana tidak? Lha wong jabatan tertinggi negara ini saja maksimal dua periode alias 2 x 5 tahun. Sedangkan HB X jabatannya seumur hidup. SBY pun merasa “iri” dengan keberadaan raja jawa tersebut. Masak “jenderal” kalah sama “kopral”?

Status Kerajaan Jogjakarta yang mempunyai sistem monarkhi (menurut Pak Beye) tidak sejalan dengan prinsip Demokrasi yang telah dijalankan Indonesia saat ini. Sistem Demokrasi mewajibkan para pemeluknya untuk mengadakan Pemilihan Umum bagi daerah yang dipimpin oleh Kepala Negara atau Kepala daerah. Sedangkan Jogjakarta adalah satu-satunya daerah yang Gubernurnya adalah Raja, alias tidak dipilih secara langsung oleh rakyat namun jabatan turun temurun raja-raja sebelumnya yang sampai sekarang ini dipimpin oleh Sri Sultan HB X. Oleh karena itulah selama ini Provinsi Jogjakarta dikenal dengan Daerah Keistimewaannya.

Daerah Istimewa yang disematkan di depan kata Jogjakarta tidak diperoleh secara tiba-tiba. Namun melalui proses sejarah yang sangat panjang. Sebelum berdirinya Republik Indonesia, Kerajaan Jogjakarta sudah ada terlebih dahulu dan menjadi pemerintahan yang diakui oleh Hindia Belanda. Bahkan Negara Indonesia pernah menjadikan Jogjakarta sebagai ibukota ketika Hindia Belanda membentuk negara boneka. Terlebih ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia diproklamirkan oleh Soekarno pada 17 Agustus 1945, Raja Jawa saat itu, Sri Sultan HB IX menyatakan bahwa Jogjakarta adalah bagian dari NKRI. Meski HB IX pernah mengenyam pendidikan di Belanda namun beliau enggan mendirikan negara baru bernama Negara Jogjakarta dan memilih bergabung dengan NKRI. Suatu pemimpin rakyat yang sangat negarawan.

Dengan sebuah pilihan itu dan mempertimbangkan segala aspek sejarah dan budaya Jogjakarta menjadi Daerah Keistimewaan. Namun keistimewaan itu ternoda dengan isu-isu mengenai RUU Keistimewaan Jogjakarta yang sedang digodok pemerintah RI. Dalam RUU tersebut akan diatur bahwasanya Sri Sultan (gubernur) dan Paku Alam (wakil gubernur) akan diposisikan sebagai pararadya yang mempunyai hak imunitas (kekebalan) terhadap sentuhan hukum. Jadi Gubernur Jogjakarta bukanlah seorang raja lagi melainkan dipilih secara langsung oleh rakyat Jogja melalui Pemilu.

Seperti kita ketahui bahwasanya monarkhi yang diterapkan Provinsi Jogjakarta adalah bukan monarkhi murni. Monarkhi yang dipimpin Sri Sultan HB X adalah monarkhi pendekatan budaya dan sejarah, bukan pendekatan kekuasaan politis. Hal ini pun sudah berlaku berpuluh-puluh tahun bahkan sejak NKRI belum terbentuk. Bagaimana mungkin kewenangan Raja Jawa melebihi kekuasaan Presiden RI. Selama ini produk-produk hukum yang diterapkan di Jogjakarta merupakan cascading dari hukum Indonesia dan tidak bertolak belakang. Hanya saja penempatan HB X sebagai gubernur bukan secara mutlak mewajibkan rakyat harus tunduk kepada Raja Jawa melainkan harus taat hukum yang juga masuk dalam hukum Indonesia.

Kalau memang RUU Keistimewaan Jogjakarta itu jadi digolkan oleh dewan terhormat, bisa jadi secara faktor sejarah dan budaya Jogjakarta kehilangan “keistimewaannya”. Secara psikologis Sri Sultan merupakan pemimpin keistimewaan itu. Itulah mengapa Jogjakarta menjadi istimewa karena keberadaan pemimpin berupa seorang raja. Selain itu dapat dikatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak memliki jiwa kebangsaan dan kenegaraan mengingat sejarah Jogjakarta yang selalu setia pada NKRI meski bisa menjadi negara sendiri saat perang kemerdekaan.

Boleh jadi jika sudah geram dengan pemerintah Indonesia atas status Jogjakarta, Sri Sultan menggelar referendum kepada rakyatnya. Apakah Jogja pantas dipimpin oleh Sri Sultan atau Gubernur hasil pemilu. Atau bisa juga sekalian menggelar apakah pantas Jogja mendirikan negara baru atau tetap ikut NKRI. Jika yang pertama yang dipilih maka NKRI akan ternoda lagi (na’udzubillahi mindzalik). Itu bisa saja terjadi jika pemerintah Indonesia tetap ngotot mempertahankan usul pelengseran Sri Sultan sebagai Gubernur Jogja dan rakyat Jogja merasa tidak puas dengan keputusan RI.

Tapi kasus ini harus diselesaikan dengan cara kenegaraan. Bukan memaksakan kehendak individu atau kelompok. Perhatikan sejarah dan budaya negeri ini yang menjadi cikal bakal berdirinya NKRI. Kita doakan saja agar para pemimpin tidak gelap mata dan memperebutkan kekuasaan. Semoga.

This entry was posted in Sentuhan Politik and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>