Tradisi "minta restu" Pimpinan Polri

Kepolisian Republik Indonesia atau biasa disingkat dengan POLRI dalam waktu dekat akan memilih orang nomor satu di tubuh instansi itu. Paling tidak awal bulan Oktober ini harus sudah ada calon Kapolri yang definif diajukan pada Dewan terhormat yang berada di gedung miring Senayan. Hal ini dikarenakan pada bulan Oktober Kapolri definitif saat ini, Bambang Hendarso Danuri akan digantikan Kapori baru. Berbagai manuver dari bakal calon pun sudah terendus oleh berbagai media. Manuver yang dimaksud adalah pendekatan-pendekatan secara implisit terhadap berbagai elemen-elemen masyarakat dan Negara sebagai perwujudan “backing” jika terpilih kelak.

Tak puas jika seandainya satu calon telah terpilih namun tak ada “backing” pihak-pihak yang mendukung performa Kapolri baru. Logikanya seorang Kapolri yang tak mendapatkan backing dari pihak-pihak penentu kebijakan publik, Kapolri baru akan diserang habis-habisan entah itu dari media atau pencemaran nama baik di lapangan. Paling tidak itulah pola pikir “mereka”. Meskipun pada dasarnya Kapolri adalah pembantu presiden yang sudah tentu dapat backing presiden.

Siapa yang sangka Kapolri juga mempunyai jiwa penakut terhadap “invisible hand”. Terbukti dengan lobby-lobby Bakal Calon Kapolri yang gencar mendatangi sosok berpengaruh di negeri ini semisal pimpinan partai politik, pimpinan media massa, ataupun stakeholder kebijakan pemerintah. Tentu tidak akan dipublish juga lewat media tentang gerakan-gerakan ini. Meski secara halus pendekatan itu, namun sangat dirasa perlu.

Bukan rahasia publik jika pola pikir seperti itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat kita termasuk di tubuh POLRI. Bahkan ditingkat masyarakat yang lingkupnya kecil misal pemilihan RT atau lurah pun sudah mewabah. Politik “minta restu” terhadap dedengkot publik merupakan suatu kebutuhan dan keharusan, bukan lagi menjadi adab kesopanan. Karena meminta restu itu adalah perwujudan besar kecilnya terpilih menjadi pejabat.

Boleh jadi inilah yang bisa memicu konflik kepentingan. Terlebih jika politik minta restu ini juga diterapkan para pimpinan POLRI. Dengan akan diadakannya pemilihan Kapolri baru tentunya tantangan semakin besar. Bukan hanya konflik kepentingan saja. Sah-sah saja jika itu memang menjadi tradisi tapi kalau konflik kepentingan itu sudah mengarah ke tindakan yang mengarah terhadap kerugian Negara, harus ditolak. Meski risikonya buruk bagi performa dan kebijakan yang diterapkan POLRI. Pertanyaannya berani atau tidak?

-ochidusyifer- 22/09/10

This entry was posted in Sentuhan Politik and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>