Dulu Anggito, Sekarang Hendarman

Publik terhenyak dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang secara gamblang memutuskan kedudukan Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung berhenti mulai pukul 14.35 WIB setelah sidang putusan selesai. Hal ini dikaitkan dengan permintaan Yuril Ihza Mahendra untuk uji materiil kepada MK terhadap kedudukan Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung. Seperti yang diketahui sebelumnya, bahwasanya Hendarman Supandji menjadi Jaksa Agung tanpa dilantik Presiden Yudhoyono bersamaan dengan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu jilid II saat 20 Oktober 2010 lalu.

Sekian kali berlalu administrasi pemerintah amburadul. Ngawur alias main sewenang-wenang terhadap kekuasaan. Sudi Silalahi sebagai Mensesneg pun saling lempar bola kepada Yusril Ihza Mahendra, mantan Mensesneg KIB jilid I. Tak mau kalah juga, staaf ahli presiden bidang hokum Denny Indrayana juga ikut-ikutan membela istana. Satu lagi, SBY terpukul.

Belum hilang dalam ingatan kita kasus Anggito Abimanyu yang mengundurkan diri dari jabatan Kepala Badan Kebijakan Fiskal 24 Mei 2010 lalu. Publik dikagetkan dengan keputusan Anggito saat itu setelah bigboss nya, Sri Mulyani Indrawati mundur sebagai Menteri Keuangan dan memilih World Bank sebagai pelabuhan berikutnya. Pasalnya, ditengarai Anggito mundur karena Sri Mulyani juga mundur. Logika yang cukup simple dan berbobot.

Padahal dibalik logika simple itu ada sebuah kebusukan pemerintah yang bisa menjadi bola panas politik pemerintah saat ini. Yakni kegagalan pemerintah dalam mengelola administrasi pemerintahan dengan baik. Meski kegagalan Sudi Silalahi dalam administrasi dokumen Negara toh yang kena imbas adalah Yudhoyono sebagai penanggung jawab menteri-menterinya. Satu lagi, SBY kalah.

Meski kasus Hendarman 100% tak identik dengan kasus Anggito namun mirip dalam segi keteledoran pemerintah. Sekilas tentang kasus Anggito, Anggito Abimanyu terhitung bukan lagi sebagai Kepala BKF tertanggal 24 Mei 2010. Awalnya Anggito Abimanyu akan dilantik menjadi Wakil Menteri Keuangan. Setelah menandatangani pakta integritas, Anggito dianggap kurang memenuhi persyaratan administrasi dalam hal golongan pangkat. Namun hal itu dimentahkan Anggito dengan dipenuhinya syarat administrasi tersebut.

Namun masalah tidak berhenti sampai disini. Presiden menunda-nunda pelantikan Anggito hingga tembus masa Sri Mulyani mengundurkan diri dan mengganti posisi Menkeu oleh Agus Martowardojo. Anehnya posisi Wakil Menteri keuangan bukan ditempati oleh Anggito namun oleh Ani Ratnawati, eks Dirjen Anggaran Kemenkeu. Bayangkan sendiri rasanya dicampakkan?

Okelah, Kekuasaan memegang peranan penting. Bisa mengangkat derajat seseorang, bisa juga merendahkan seseorang. Tapi pastinya apakah diperbolehkan blunder administrasi dengan mengandalkan kekuasaan yang sewenag-wenang. Dan inilah PR pemerintah yang harus diperhatikan dengan baik jika tak mau citra presiden buruk di mata masyarakat. Dengan begitu bukankah tak ada yang sakit hati lagi?

-ochidusyifer-

This entry was posted in Sentuhan Politik and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>