Embrio OJK untuk perbankan yang sehat

Wajah dunia perbankan bangsa ini tercoreng dengan adanya kasus Bank Century yang ramai dibicarakan masyarakat Indonesia. Bahkan dengan terbukanya kasus tersebut seakan-akan dijadikan celah oleh pihak-pihak tertentu untuk memakzulkan presiden. Hal ini berarti kesalahan mendasar tentang pengawasan terhadap perbankan baik lalai atau tidak mempunyai dampak yang cukup signifikan terhadap proses jalannya pemerintahan.Kasus Bank Century adalah hasil dari pengawasan perbankan yang belum efektif, terutama oleh Bank Indonesia sebagai pemegang kekuasaan moneter di Indonesia. Lepasnya kendali Bank Indonesia terhadap kondisi keuangan Bank Century terkait pemberian dana talangan (bailout) sebesar Rp 6,7 triliun pada November 2008 menjadi pro dan kontra para ekonom dan masyarakat kita. Apakah Century perlu untuk digelontor uang sebesar itu atau malah bank tersebut perlu dilikuidasi sejak awal.Oleh karena itulah peran Bank Sentral dalam hal ini Bank Indonesia perlu bantuan sebuah otorisator dalam hal moneter untuk membantu melakukan pengawasan. Pengawasan oleh otorisator ini mempunyai kewenangan dalam hal jasa keuangan selain Bank Indonesia. Dan OJK ini mempunyai kewenangan yang lebih dibandingkan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) yang sudah ada. Adanya otorisator yang selanjutnya disebut Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) pembentukannya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Bank Indonesia.

Pengawasan perbankan dan pasar modal ibarat dua hal yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pelaksanaanya selalu berkaitan. Begitu juga dalam hal pengawasan terhadap variable tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan sistem pegawasan bersama karena jika membuat pengawasan sendiri-sendiri belum memungkinkan. Selain tidak efektif dan efisien, pengawasan sendiri-sendiri menyebabkan membengkaknya anggaran pemerintahan.

Bank Indonesia seolah mempunyai bermacam tugas dalam hal pemegang kekuasaan tertinggi di bidang moneter. Selama ini fungsi BI selain bertindak sebagai regulator keuangan juga mempunyai tugas untuk menjalankan fungsi pengawasan. Rasanya kurang tepat jika fungsi tersebut tidak dipisahkan. Oleh karena itu keadaan tersebut bisa memicu timbulnya risiko moral hazard.

Sebenarnya pembahasan OJK sebagai pendamping BI sudah ada wacana setelah adanya krisis 1998. Saat itu sudah ada arahan untuk membentuk OJK. Namun karena kewenangan OJK ini hampir mirip dengan kewenangan BI dalam hal pengawasan, BI seolah tidak rela karena takut kewenangannya akan berkurang.

Bangkit Seperti Korsel!

Jika menginginkan bangsa ini bangkit dalam hal pengawasan perbankan, Indonesia harus berkaca ke belakang. Lihat saja Korea Selatan. Pada tahun 1998 Korea Selatan juga terkena dampak krisis, sama dengan Indonesia. Namun pada saat itu Korea Selatan bertekad untuk membenahi fungsi perbankannya dengan membentuk OJK. Meski terjadi polemik dalam perumusan embrio OJK tetapi dengan adanya kejadian krisis 1998 semua pihak akhirnya setuju untuk merumuskan OJK. Dan sekarang lihatlah, Korea Selatan menjadi bangsa yang tidak bias diremehkan dalam peta persaingan perdagangan Asia. Mengekor dengan keberhasilan China dan Jepang. Padahal saat terjadi krisi 1998 boleh dibilang Korea Selatan termasuk negara termiskin di dunia dan kini berubah menjadi bangsa industry yang maju.

Dan kini dengan adanya kasus Bank Century dan masalah-masalah lain dalam hal pengawasan perbankan, pemerintah dalam hal ini menteri keuangan dan berbagai pihak merasa perlu dengan adanya pembentukan Otorisasi Jasa Keuangan (OJK). Saat ini draft RUU OJK pun tengah disusun dan menunggu harmonisasi pemerintah untuk diserahkan kepada presiden. Namun tetap saja RUU tentang adanya OJK tersebut tergantung pada persetujuan DPR RI yang saat ini masih berkutat pada permasalahan Bank Century. Jika DPR tidak fokus, tentu RUU OJK ini akan berlarut-larut. Padahal jangka waktu menurut UU BI pada akhir 2010 harus terbentuk.

Momentum inilah yang seharusnya dijadikan acuan oleh berbagai pihak baik analis keuangan, bankir maupun pemerintah dan BI untuk menyadari kelemahan pengawasan terhadap dunia perbankan. Dan seharusnya dengan lahirnya instansi baru bernama OJK akan memperkuat pengaruh pengawasan dunia perbankan yang tidak dimonopoli oleh BI secara sendirian. Meski sebatas embrio namun keberadaan OJK nantinya bisa mewujudkan perbankan yang sehat.

Perbankan dikatakan sehat jika Standar Operating System (SOP) sampai pengawasannya juga baik. Jika OJK pada nantinya benar-benar terwujud tidak menutup kemungkinan perbankan di Indonesia mempunyai sistem pengawasan yang ketat. Hal ini disebabkan kekuatan OJK itu sendiri terjadi pada saat diimplentasikan peraturannya di lapangan. Kredit yang diberikan terhadap masyarakat yang tidak jelas arahnya bisa difokuskan dalam kegiatan yang merangsang tumbuhnya ekonomi.

Hal ini pun seharusnya menjadi prioritas para bankir terhadap iklim perbankan yang semakin membaik. Bankir merasa puas jika sistem pengawasan yang dilakukan sinergi antara Bank Indonesia dan OJK menunjukkan perbuahan terhadap dunia perbankan. Jika sudah puas tentunya para bankir menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap perbankan di Indonesia.

Semoga dengan adanya Otorisasi Jasa Keuangan bisa memunculkan gairah kepercayaan kembali terhadap perbankan nasional. Dengan begitu investor tidak takut lagi menginvestasikan modalnya untuk masuk ke Indonesia.

by : ochidusyifer, Februari 2010

This entry was posted in Belajar Ekonomi and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>